Pendapatan nasional dapat
diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada
periode tertentu (biasanya satu tahun) atau dapat diartikan pula bahwa
pendapatan nasional adalah jumlah penghasilan yang diterima pemilik faktor-faktor
produksi sebagai balas jasa atas sumbangannya dalam proses produksi dalam kurun
waktu satu tahun (periode tertentu).
Perhitungan pendapatan
nasional dapat memberikan perkiraan seluruh produk yang dihasilkan di dalam
negeri (GDP) secara teratur yang merupakan ukuran dasar dari performansi
perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa serta memberikan pemahaman
terhadap kerangka kerja hubungan antara variabel makroekonomi yaitu output,
pendapatan, dan pengeluaran.
Terdapat tida element penting
dalam konsep ini antara lain produk domestik bruto (gross domestic product/ GDP),
produk nasional bruto (gross nasional product/ GNP) dan product nasional netto
(net national product/ NNP).
GDP merupakan jumlah seluruh barang
dan jasa yang dihasilkan suatu negara ditambah barang dan jasa perusahaan asing
yang berprestasi di negara tersebut, tidak termasuk hasil barang dan jasa warga
negara tersebut yang berkerja di luar negeri. Sedangkan GNP adalah jumlah
seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara ditambah hasil barang
dan jasa atau pendapatan warga negara tersebut yang berkerja di luar negeri
selama satu tahun. GNP Tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan
perusahaan asing yang beroperasi negara tersebut. Dengan konsep GNP tersebut
ada perhitungan yang akan menimbulkan ”pembayaran dari luar negeri”. Timbulnya
pembayaran dari dalam dan luar negeri akan menimbulkan pendapatan netto luar
negeri (PNLN) yang merupakan selisih antara pembayaran dari dalam negeri dengan
pembayaran ke dalam negeri. Jika diperbandingkan antara GDP dan GNP maka
terdapat kondisi yang mungkin terjadi pada suatu negara:
Ø GDP > GNP, berarti penghasilan penduduk
suatu negara yang berkerja di luar negeri akan lebih sedikit bila dibandingkan dengan
penghasilan orang asing di negara itu dan menunjukkan perekonomian negara belum
maju, karena pembayaran ke luar negeri lebih besar bila dibanding dengan pendapatan
dari luar negeri yang berarti pula bahwa investasi negara asing lebih besar
dibanding investasi negara tersebut di luar negeri.
Ø GDP < GNP, berarti penghasilan penduduk
suatu negara yang berkerja di luar negeri akan lebih besar bila dibandingkan
dengan penghasilan orang asing di negara tersebut dan menunjukkan bahwa
perekonomian negara relatif maju, karena pembayaran ke luar negeri lebih kecil
dibanding pendapatan dari luar negeri serta menunjukan investasi negera tersebut
di luar negeri lebih besar.
Ø GDP = GNP, berarti penghasilan akan sama
besar antara penduduk yang berkerja di dalam dan di luar negeri.
Adapun produk nasional netto
(NNP) adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan selama satu tahun
dikurangi penyusutan atau depresiasi dan penggantian modal (replacement).
NNP dapat dirumuskan dengan persamaaan
sebagai berikut :
NNP = GNP
– (penyusutan + replacement)
Perhitungan Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional yang
merupakan ukuran terhadap aliran uang dan barang dalam perekonomian dapat dihitung
dengan tiga pendekatan: (1) Pendekatan produksi (production approach), (2)
Pendekatan pendapatan (income approach), (3) Pendekatan pengeluaran (expenditure
approach).
a. Pendapatan nasional dengan pendekatan
produksi (production approach).
Perhitungan pendapatan
nasional dengan pendekatan produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah
bruto (gross value added), dari semua sektor produksi. Penggunaan konsep
ini dilakukan guna menghindari terjadinya perhitungan ganda (double
accounting). Adapun nilai tambah adalah selisih harga jual produk dengan
biaya produksi.
Perhitungan pendapatan dengan
pendekatan produksi di Indonesia dilakukan dengan menjumlahkan semua sektor industri yang ada,
sektor industri tersebut diklasifikasikan menjadi 11 sektor atas dasar
Internasional Standard Industrial Clasification. Kemudian, dalam
perkembangannnya perhitungan dengan pendekatan metode ini di Indonesia
dilakukan dengan menggunakan 9 sektor yang meliputi sektor produksi (1)
pertanian, perternakan dan kehutanan (2) pertambangan dan penggalian, (3)
industri pengolahan (4) listrik, gas, dan air bersih, (5) bangunan, (6)
perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan,
perseawan dan jasa perusahaan lain, Dan (9) jasa-jasa.
Metode produksi dapat dilihat dengan persamaan
sebagai berikut :
Y = ∑ NTb1-9 atau Y
= NTb1 + NTb2 + NTb3
............................+NTb9
Keterangan Y = Pendapatan nasional
NTb =
Nilai Tambah
b. Pendapatan nasional dengan pendekatan
pengeluaran (income approach).
Metode ini dilakukan dengan
cara menjumlahkan semua pengeluaran oleh masyarakat maupun pemerintah, atau
dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi. Pendekatan
ini sering disampaikan dengan persamaan sebagai berikut :
Y = C +
I + G + (X-M)
Keterangan
Y :
pendapatan nasional
C (consumption) : pengeluaran masyarakat berupa konsumsi
I (investment) : investasi
G (government) : pengeluaran pemerintah
X-M (export-import) : ekspor netto diambil dari selisih ekspor dan impor (X= ekspor
dan M= impor)
c. Pendapatan nasional dengan pendekatan
pendapatan (expenditure approach)
Pengertian pendapatan nasional
dengan metode pendapatan adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh
masyarakat sebagai balas jasa atas penyerahan faktor-faktor produksi yang
dimiliki selama tahun yang dinilai dengan satuan nilai uang.
Dengan demikian penghitungan
ini merupakan penjumlahan dari sewa tanah, gaji upah, bunga modal atau bagi
hasil investasi dan laba pengusaha. Secara matematis dirumuskan dengan
persamaan sebagai berikut :
Y = W + I + R + P
Keterengan
:
Y = pendapatan
nasional
W
(wages) = upah
I
(interest/ invesment) = bunga (konvensional) atau bagi hasil (syariah)
R
(Rent) = sewa
P
(profit) = laba
pengusaha
Penghitungan
pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dalam perspektif konvensional
dengan perspektif syariah terjadi perbedaan yang begitu signifikan. Dalam
perspektif konvensional, penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan
menggunakan bunga (interest/ I) dalam penghitungan matematisnya, sedangkan pendapatan
nasional dengan metode pendapatan dalam perspektif islam menggunakan bagi hasil
yang diperoleh dari investasi (invesment/ I), karena bunga adalah riba dan dihukumi
haram oleh syariat islam.
Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Islam
Pendekatan ekonomi
konvensional menyatakan GDP atau GNP riil dapat dijadikan sebagai suatu ukuran
kesejahteraan ekonomi (measure of economic welfare) pada suatu negara.
Saat GNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi bertambah baik
posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk (GNP
per kapita). Akan tetapi, bagi sejumlah ekonom (ekonom muslim) konsep tersebut
ditolak. Mereka mengatakan bahwa GNP per kapita merupakan ukuran kesejahteraan
yang tidak sempurna. Jika nilai output turun sebagai akibat orang-orang
mengurangi jam kerja atau menambah waktu istirahatnya, maka hal itu bukan
menggambarkan keadaan orang itu menjadi lebih buruk. Seharusnya ukuran
kesejahteraan ekonomi dalam konsep GDP atau GNP riil harus mampu menggambarkan
kesejahteraan pada suatu negara secara riil. Konsep GDP atau GNP riil dalam
ekonomi konvensional tidak mampu menjawab hal tersebut.
Beberapa analisis penerapan
konsep GDP riil/ per kapita secara Islami sebagai indikator kesejahteraan suatu
negara dan selayaknya dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut:
Umunya hanya produk yang masuk
pasar yang dihitung dalam GNP tidak mencerminkan kondisi riil pendapatan per
kapita dan kesejahteraan masyarakat. Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi
sendiri, tidak tercakup dalam GNP. Dalam konsep tersebut seharusnya mampu
menggambarkan dan mengenali penyebaran alamiah dari output perkapita secara
riil. GNP juga tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak
ditransaksikan di pasar. Itu artinya kegiatan produktif keluarga yang langsung
dikonsumsi dan tidak memasuki pasar tidak tercatat di dalam GNP. Di samping
itu, seharusnya konsep pendapatan nasional harus lebih memberi tekanan/ bobot
terhadap produksi bahan kebutuhan pokok. Selama ini konsep pendapatan nasional
memberi nilai yang sama antara bahan kebutuhan pokok dengan komoditas tersier
lain jika nilai nominalnya sama.
a. Pendapatan nasional harus mampu mengukur
produksi di sektor pedesaan dan sektor riil. Tingkat produksi komoditas dalam
subsistem pedesaan dan sektor riil begitu penting karena menyangkut hajat hidup
orang banyak dan mengentaskan kemiskinan oleh pemerintah. Data tersebut dapat
menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan yang menyangkut
ekonomi riil dan ekonomi masyarakat pedesaan.
b. Pendapatan nasional harus dapat mengukur
kesejahteraan ekonomi islami. Pendapatan per kapita yang yang ada selama ini
tidak menyediakan data yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang
sesungguhnya. Oleh karena itu sungguh menarik tentang apa yang telah dinyatakan
dalam konsep measures for economic welfare oleh akademisi barat yang
menyatakan bahwa kesejahteraan rumah tangga yang merupakan ujung dari seleruh
kegiatan ekonomi yang sebenarnya bergantung pada tingkat konsumsinya. Karena
sesungguhnya konsep ini memberikan petunjuk-petunujuk berharga untuk
memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara islami.
c. Konsep tersebut menggunakan 6 kategori yang
lebih kompleks dalam pendekatannya, antara lain; (1) belanja untuk keperluan
publik (public expenditure), (2) belanja rumah tangga (durable goods
consumption), (3) memperkirkan kesejahteraan sebagai akibat urbanisasi,
polusi, dan kemacetan (loss of welfare due to pollution, urbanization and
congestion) (4) memperkirakan nilai jenis barang-barang tahan lama yang
dikonsumsi selama satu tahun (value of durable actually consumed during the
year), (5) memperkirakan nilai pekerjaan yang dilakukan sendiri, yang tidak
melalui transaksi pasar (value of non-market services), dan (6)
memperkirakan dari nilai rekreasi (value of leisure).
Selanjutnya, keenam kategori
tersebut diimplementasikan dalam persamaan matematis sebagai berikut:
MEW = public expenditure –
durable goods consumption – loss of welfare due to pollution, urbanization and
congestion + value of durable actually consumed during the year + value of
non-market services + value of leisure.
d. Pendapatan nasional sebagai ukuran dari
kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan
sedekah. Di negara muslim, jumlah dan kisaran dari kegiatan dan transaksi yang
didasarkan pada keinginan untuk melakukan amal kebajikan memiliki peranan
penting. Tidak hanya karena luasnya kisaran dari kegiatan ekonomi tetapi juga
memberikan dampak positif bahkan produktif dalam masyarakat melalui zakat,
infak dan shadaqah.
Di samping aspek material
tersebut, secara singkat, satu elemen fundamental yang membedakan sistem
ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah.
Falah merupakan kesejahteraan yang hakiki, dimana komponen rohaniah/ spiritual
dan material hadir secara seimbang dan saling melengkapi. Dan pada intinya,
ekonomi islam mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi
dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial islam. Maka dari
itu, selain memasukkan unsur falah, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan
islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf,
zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
sangat menambah informasi dan wawasan
BalasHapusElever